Hukum perikatan

Hukum perikatan

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yakni pihak yanf satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya.
Dalam bahasa Belanda perikatan disebut verbintenissenrecht. Namun., terdapat perbedaan pendapata dari beberapa ahli hukum dalam memberikan istilah hukum perikatan. Misalnya, wiryono Prodjodikoro dan R. Subekti.

1. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas hukum perjanjian, ( bahasa Belanda : het verbintenissenrecht ) jadi, verbintenissenrecht oleh Wirjono diterjemahkan menjadi perjanjian bukan hukum perikatan.
2. R. Subekti tidak menggunakan istilah hukum perikatan, tetapi menggunakan istilah perikatan sesuai dengan judul Buku III KUH Perdata, R.Subekti menulis perkataan perikatan perjanjian, sebab di dalam Buku III KUH Perdata memuat tentang perikatan yang timbul dari
1. persetujuan atau perjanjian;
2. perbuatan yang melanggar hukum;
Pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan ( zaakwaarnemiing )

Perjanjian adalah peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini maka timbul suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum ini yang dinamakan dengan perikatan.

Dengan kata lain, hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan karena hukum perjanjian menganut system terbuka. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian.